SUKABUMI – Kepala Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, H. Dadang Priatna, angkat bicara memberikan klarifikasi tegas terkait pemberitaan yang beredar di salah satu media online. Pemberitaan tersebut menuding adanya ketidakberesan dalam pengelolaan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) di Desa Tegalpanjang, termasuk dugaan adanya permintaan "upeti" sebesar Rp500 ribu per ekor domba.
Dalam keterangan resminya kepada media pada Senin (05/01/2026), H. Dadang Priatna secara lugas membantah segala tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa informasi yang menyebut program tersebut dikelola pihak luar desa atau adanya praktik pungutan liar kepada pengelola adalah informasi yang tidak berdasar.
Menanggapi isu mengenai anggaran Ketapang tahun 2022 hingga 2024 yang mencapai total kumulatif Rp70 juta, H. Dadang menegaskan bahwa seluruh dana tersebut telah direalisasikan untuk pembelian domba sesuai dengan peruntukannya.
"Kami tegaskan, tidak ada upeti yang diminta kepada pengelola, apalagi sampai dikelola oleh warga luar Desa. Semua dijalankan sesuai Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) dari pemerintah. Prosesnya pun diawasi langsung oleh Pendamping Desa serta melalui mekanisme musyawarah" ungkap Dadang.
Terkait isu domba yang dipelihara di lahan tertentu, ia menjelaskan bahwa pengelolaan peternakan tersebut merupakan bagian dari strategi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan kesepakatan internal, hasil dari usaha ternak tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan bagi hasil dengan pengelola akan masuk ke dalam kas Desa.
H. Dadang Priatna menjamin bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari Dana Desa untuk program Ketapang telah dilaporkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme keuangan Desa yang sah.
"Dana Ketapang kami gunakan sesuai peruntukannya. Setiap pengeluaran dicatat, dilaporkan, dan diverifikasi. Tidak ada penyimpangan. Kami ingin apa yang sudah menjadi program pemerintah benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi," tambahnya.
Beliau juga menekankan bahwa program budidaya domba ini bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas, melainkan upaya nyata dalam membangun kemandirian ekonomi warga melalui sektor peternakan yang berkelanjutan.
Mengakhiri keterangannya, Kepala Desa Tegalpanjang mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar keakuratannya. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Desa Tegalpanjang selalu terbuka terhadap pengawasan dan masukan dari pihak manapun demi kemajuan desa.
"Kami akan terus bekerja dengan transparan, akuntabel, dan terbuka bagi siapa pun yang ingin melihat data atau laporan kegiatan program yang berjalan di Desa. Kami mohon dukungan masyarakat agar pembangunan ekonomi warga tetap berjalan dengan baik ke depannya," pungkasnya.